Oleh KH. M. Shiddiq Al-Jawi 1. Pengantar Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan milkiyah, pengelolaan tasharruf, dan pendistribusian tauzi’ tanah. Mahasari, Pertanahan dalam Hukum Islam, hal. 39. Dalam studi hukum Islam, hukum pertanahan dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 128. Pada umumnya para fuqaha ahli hukum Islam membahas hukum pertanahan ini dalam studi mereka mengenai pengelolaan harta benda al-amwal oleh negara. Para fuqaha itu misalnya Imam Abu Yusuf w. 193 H dengan kitabnya Al-Kharaj, Imam Yahya bin Adam w. 203 H dengan kitabnya Al-Kharaj, dan Imam Abu Ubaid w. 224 H dengan kitabnya Al-Amwal. Sebagian ulama seperti Imam Al-Mawardi w. 450 H membahas pertanahan dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah yang membahas hukum tata negara menurut Islam. Demikian pula Imam Abu Ya’la w. 457 H dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. Pada masa modern kini pun tak sedikit ulama yang membahas hukum pertanahan dalam perpektif Islam. Misalnya Abdul Qadim Zalum w. 2003 dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Athif Abu Zaid Sulaiman Ali dalam kitabnya Ihya` Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam 1416 H, dan Amin Syauman dalam kitabnya Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ahkamuhaa Tulisan ini akan menjelaskan secara ringkas hukum pertanahan dalam Syariah Islam, khususnya yang terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. 2. Filosofi Kepemilikan Tanah Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi –termasuk tanah– hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT artinya,”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali semua makhluk.” QS An-Nuur [24] 42. Allah SWT juga berfirman artinya,”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” QS Al-Hadid [57] 2. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu termasuk tanah adalah Allah SWT semata. Yasin Ghadiy, Al-Amwal wa Al-Amlak al-Ammah fil Islam, hal. 19. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa istikhlaf kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT artinya,”Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” QS Al-Hadid [57] 7. Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan ashlul milki adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan tasharruf dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.” Tafsir Al-Qurthubi, Juz I hal. 130. Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 dua poin, yaitu Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja Syariah Islam. Abduh & Yahya, Al-Milkiyah fi Al-Islam, hal. 138. Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. Firman Allah SWT artinya,”Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” QS Al-Kahfi [18] 26. 3. Kepemilikan Tanah dan Implikasinya Kepemilikan milkiyah, ownership dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. idznu asy-Syari’ bi al-intifa’ bil-ain. Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 73. Kepemilikan tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. Abdul Ghani, Al-Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 8. Syariah Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 dua aspek yang terkait dengan tanah, yaitu 1 zat tanah raqabah al-ardh, dan 2 manfaat tanah manfaah al-ardh, yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Dalam Syariah Islam ada 2 dua macam tanah yaitu 1 tanah usyriah al-ardhu al-usyriyah, dan 2 tanah kharajiyah al-ardhu al-kharajiyah. Al-Nabhani, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II hal. 237. Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan, contohnya Madinah Munawwarah dan Indonesia. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, misalnya Makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang ihya`ul mawat. Al-Nabhani, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II hal. 237. Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu, baik zatnya raqabah, maupun pemanfaatannya manfaah. Maka individu boleh memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan sebagainya. Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenai kewajiban usyr yaitu zakat pertanian sebesar sepersepuluh 10 % jika diairi dengan air hujan tadah hujan. Jika diairi dengan irigasi buatan zakatnya 5 %. Jika tanah pertanian ini tidak ditanami, tak terkena kewajiban zakatnya. Sabda Nabi SAW,”Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh, pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh.” HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian, misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk, tidak ada zakatnya. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan, maka terkena zakat perdagangan. Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 240. Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang non muslim kafir, tanah ini tidak terkena kewajiban usyr zakat, sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat. Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal, hal. 48. Tanah Kharajiyah adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan al-harb, misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian al-shulhu, misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 248. Tanah kharajiyah ini zatnya raqabah adalah milik seluruh kaum muslimin, di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. Ringkasnya, tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara. Jadi tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah kharajiyah. Namun manfaatnya adalah milik individu. Meski tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan, namun berbeda dengan tanah usyriyah, tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan, sebab zatnya milik negara. Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu. Al-Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, hal. 303. Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj pajak tanah, land tax, yaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya diperkirakan sesuai dengan kondisi tanahnya. Baik ditanami atau tidak, kharaj tetap dipungut. Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang al-harb, kharajnya bersifat abadi. Artinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur, meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh non muslim kepada muslim. Sebagaimana Umar bin Khaththab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai karena perang meski pemiliknya sudah masuk Islam. Zallum, ibid., hal. 47; Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 245. Tapi jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian al-shulhu, maka ada dua kemungkinan 1 jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin, kharajnya bersifat tetap abadi meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. 2 jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka non muslim, kedudukan kharaj sama dengan jizyah, yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. Zallum, ibid., hal. 47. Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian, misal berupa tanah yang dijadikan pemukiman penduduk, maka ia tak terkena kewajiban kharaj. Demikian pula tidak terkena kewajiban zakat usyr. Kecuali jika tanah itu diperjualbelikan, akan terkena kewajiban zakat perdagangan. Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 247. Namun kadang kharaj dan zakat usyr harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. Yaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang akan terkena kharaj abadi, lalu tanah itu dijual kepada muslim akan terkena zakat/usyr. Dalam kondisi ini, kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. Lalu jika sisanya masih mencapai nishab, zakat pun wajib dikeluarkan. Zallum, ibid., hal. 49. 4. Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 enam cara menurut hukum Islam, yaitu melalui 1 jual beli, 2 waris, 3 hibah, 4 ihya`ul mawat menghidupkan tanah mati, 5 tahjir membuat batas pada tanah mati, 6 iqtha` pemberian negara kepada rakyat. Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, hal. 51. Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah jelas. Adapun ihya`ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah mati al-mawat. Pengertian tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan sebagainya. Sabda Nabi SAW,”Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” HR Bukhari Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 79. Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Nabi SAW bersabda,”Barangsiapa membuat suatu batas pada suatu tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” HR Ahmad. Sedang iqtha`, artinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam. Al-Nabhani, ibid., hal. 119. 5. Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Pertanian Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. Al-Nabhani, ibid., hal. 136. Umar bin Khaththab pernah berkata,”Orang yang membuat batas pada tanah muhtajir tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma’ Sahabat kesepakatan para sahabat Nabi SAW dalam masalah ini. Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 241. Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati mawat yang dimiliki dengan cara tahjir pembuatan batas saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain tas dasar Qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Sebab yang menjadi alasan hukum illat, ratio legis dari pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun ta’thil al-ardh. Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 139. 6. Pemanfaatan Tanah at-tasharruf fi al-ardh Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengolahnya sehingga tanahnya produktif. Negara dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka. Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengolahnya, dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi. Nabi SAW bersabda,”Barangsiapa mempunyai tanah pertanian, hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.” HR Bukhari. Jika pemilik tanah pertanian menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, maka hak kepemilikannya akan hilang, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. 7. Larangan Menyewakan Lahan Pertanian Lahan pertanian tidak boleh disewakan, baik tanah kharajiyah maupun tanah usyriyah, baik sewa itu dibayar dalam bentuk hasil pertaniannya maupun dalam bentuk lainnya misalnya uang. Al-Nabhani, ibid. hal. 141. Rasulullah SAW bersabda,”Barangsiapa mempunyai tanah pertanian, hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya, jika ia enggan [memberikan] maka tahanlah tanahnya itu.” HR Bukhari. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW telah melarang mengambil upah sewa ajrun atau bagi hasil hazhun dari tanah. Hadis-hadis ini dengan jelas melarang penyewaan lahan pertanian ijaratul ardh. Sebagian ulama membolehkan penyewaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil, yang disebut muzara’ah. Dengan dalil bahwa Rasulullah SAW telah bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil, yakni setengah hasilnya untuk Rasulullah SAW dan setengah hasilnya untuk penduduk Khaibar. Dalil ini kurang kuat, karena tanah Khaibar bukanlah tanah pertanian yang kosong, melainkan tanah berpohon. Jadi muamalah yang dilakukan Nabi SAW adalah bagi hasil merawat pohon yang sudah ada, yang disebut musaqat, bukan bagi hasil dari tanah kosong yang kemudian baru ditanami muzara’ah. Tanah Khaibar sebagian besar adalah tanah berpohon kurma, hanya sebagian kecil saja yang kosong yang dapat ditanami. Al-Nabhani, ibid., hal. 142. Larangan ini khusus untuk menyewakan lahan pertanian untuk ditanami. Adapun menyewakan tanah bukan untuk ditanami, misal untuk dibuat kandang peternakan, kolam ikan, tempat penyimpanan gudang, untuk menjemur padi, dan sebagainya, hukumnya boleh-boleh saja sebab tidak ada larangan Syariah dalam masalah ini. 8. Tanah Yang Memiliki Tambang Tanah yang di dalamnya ada tambang, misalkan minyak, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, ada 2 dua kemungkinan 1 tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil tambangnya sedikit. 2 tanah itu menjadi milik umum jika hasil tambangnya banyak. Nabi SAW pernah memberikan tanah bergunung dan bertambang kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni HR Abu Dawud. Ini menunjukkan tanah yang bertambang boleh dimiliki individu jika tambangnya mempunyai kapasitas produksinya sedikit. Nabi SAW suatu saat pernah memberikan tanah bertambang garam kepada Abyadh bin Hammal. Setelah diberitahu para sahabat bahwa hasil tambang itu sangat banyak, maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. HR Tirmidzi. Ini menunjukkan tanah dengan tambang yang besar kapasitas produksinya, menjadi milik umum yang dikelola negara, tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu swasta. Al-Nabhani, ibid. hal. 220. 9. Negara Berhak Menetapkan Hima Hima adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu, tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. Misalnya menetapkan hima pada suatu tambang tertentu, katakanlah tambang emas dan perak di Papua, khusus untuk keperluan membeli alutsista alat utama sistem persenjataan. Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempat-tempat tertentu. Rasulullah SAW pernah menetapkan Naqi` nama padang rumput di kota Madinah khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik kaum muslimin, tidak untuk lainnya. Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah nama padang rumput juga khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat, bukan untuk keperluan lainnya. Zallum, ibid., hal. 85. 10. Penutup Demikianlah sekilas beberapa hukum pertanahan dalam Islam. Sudah selayaknya hukum-hukum ini terus menjadi bahan kajian umat Islam, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kita guna menggantikan hukum warisan penjajah yang kafir. Wallahu a’lam.[]

NilaiJawabanSoal/Petunjuk GERSANG Tanah kering kerontang KEBUN Tanah Yang Diusahakan Untuk Ditanami LAHAN Tanah Yang Diusahakan Untuk Ditanami LADANG Tanah yang diusahakan dan ditanami dengan tidak diairi TANDUS Tanah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau tumbuhan karena kekurangan zat hara LUNYAH Melumatkan tanah sawah dengan kaki KEKAS Sebidang tanah di antara ladang baru dan ladang yang telah ditanami LANGIH, MELANGIH Membersihkan tanah sawah sebelum ditanami sampai benarbenar bersih dan tanahnya menjadi gembur TUGAL 1 n tongkat kayu dsb yang runcing untuk membuat lubang di tanah yang akan ditanami benih; BERBATAS Ada batasnya; mempunyai batas; memakai batas kekuasaan yang tidak~; tanah yang belum ~ itu tidak dapat ditanami; BERA Tandus; kering tentang tanah MELUNYAH 1 menginjak-injak tanah supaya gembur dan lunak sehingga siap ditanami kerbau ~ sawah; 2 meninju; menumbuk tadi la ~ punggungku TEGAL Tanah yang luas serta rata yang ditanami palawija dsb dengan tidak mempergunakan sistem irigasi dan bergantung pd hujan; ladang; huma; GOGO Tanah yang ditanami padi tanpa menggunakan air; - rancah sistem bercocok tanam yang paling tepat bagi sawah tadah hujan atau tegal PERDU Tumbuhan rendah dekat permukaan tanah MONOKULTUR Tan pola pertanaman yang dalam suatu urutan musim pd tanah yang sama hanya ditanami satu jenis tanaman saja misal baik pd musim hujan maupun musim kemarau hanya ditanami padi BEDENG 1 tanah yang berpetak-petak digemburkan dan ditinggikan tempat untuk menanam sayur dsb; 2 tempat penyemaian biji; 3 tanggul 4 tanah gembur yang ditin... OLAH, MENGOLAH ...anggung atau arena dapat digunakan untuk ~ seni;~ tanah mengusahakan tanah untuk ditanami ... PETAK ...epuluh -; 4 bedeng pematang yang akan ditanami tanah ladang itu dijadikan beberapa -; berpetak-petak 1 berkotak-kotak; berbilik-bilik di samping... HUMA Ladang padi di tanah kering HUTAN Tanah luas yang ditumbuhi pohon pohon TANAH ...a, pulau; 2 kapling, lahan, persil; 3 negeri, teritori, wilayah; daerah, desa; - air ibu pertiwi, nusa, tanah kelahiran, tanah tumpah darah, watan; -... BUMI Tanah LUMPUR Tanah yang becek PERTIWI Tanah tumpah darah

tanah yang ditanami dengan tidak diairi